Photo, Kasdam XIV/Hasanudin Brigjen TNI Supartodi, SE, M.Si,saat membuka
kegiatan monitoring reformasi birokrasi Kodam XIV/Hasanuddin tahun anggaran 2017,
di Ruang Bina Yudha II Makodam Makassar.
SpiritNews.Com.- Kasdam XIV/Hasanudin Brigjen TNI Supartodi, SE, M.Si membuka kegiatan monitoring reformasi birokrasi Kodam XIV/Hasanuddin tahun anggaran 2017, diikuti oleh Irdam, para Danrem, para Staf ahli Pangdam, para Asisten Kasdam, para Kabalak dan Dansat jajaran Kodam Hasanuddin,bertempat di Ruang Bina Yudha II Makodam Makassar,Pada Hari Rabu Tanggal 01/11/2017.
Sementara menurut Pangdam dalam amanatnya dibacakan oleh Kasdam Hasanuddin, menyambut baik kehadiran tim dari Mabesad yang dipimpin oleh Kolonel Inf Erizal Dailami, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan masukan yang positif dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Pada kesempatan tersebut Wakasad selaku Ketua Tim Monitoring Mabesad dalam amanatnya,yang dibacakan oleh Kolonel Inf Erizal Dailami, mengatakan bahwa kegiatan monitoring reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi bila terjadi kesalahan/penyimpangan arah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Lanjut Wakasad mengatakan bahwa dari berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Selain itu dia juga menuturkan bahwa reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.
Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.
Wakasad juga menyampaikan diakhir amanatnya bahwa dengan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi TNI di Tahun 2016,berdasarkan surat Menteri Pemberdayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/47M.RB.06/2017 tanggal 16 Februari 2017, dimana indeks 66,48 dengan kategori "B" naik dari hasil tahun sebelumnya 65,40. Perolehan ini hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan,terangnya.(*).
