*Dinilai Kepala UPTD
Polut Tidak berhasil mengawasi kepala sekolah yang ada di wilahnya, sehingga
kepsek leluasa berbuat untuk kepentingan
pribadinya dengan cara membodohi Tenaga Pengajar sukarela yang mengabdi di
Sekolah tersebut, pasalnya tiap triwulan seharusnya dia menerimah Rp.500 ribu
namun kepsek memberikan hanya Rp. 100 ribu *
Spirit
News.Com.- Guru di
Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.52 Lerekang, Kecamatan Polongbangkeng Utara,
Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluhkan kebijakan Kepala
Sekolah. Karena diduga telah memotong uang Jasa guru Sukarela dan sejak tahun
2013 sampai sekarang.
Informasi yang didapat, dari
salah satu guru di SDN No.52 Lerekang yang tidak mau disebutkan namanya,
menyampaikan, selama kepemimpinan M.Hatta, A.Ma, hak kami diambil dengan cara kami disuruh tanda tangan di
daftar penerimaan jasa guru sukarela sebesar Rp.500 ribu, namun yang diberikan hanya Rp. 100 ribu dikali
6 guru sukarela yang rutin menerimah tiap triwulan. Berarti setiap tahun kepsek mengantongi sebesar Rp. 9.600 ribu, karena
tiap triwulan kepsek diduga mengambil hak guru sukarela sebesar Rp.2.400.ribu .
sumber juga menambahkan terkait
penggunaan dana BOS tidak ada kejelasan
di realisasikan untuk apa sementara Jumlah dana BOS yang dikelolah di
SDN No.52 Lerekang pada tahun 2013-2014 sebesar Rp.18 juta tiap triwulan, kalau dua tahun berarti mencapai Rp.144 juta,.untuk tahun 2015 ada kenaikan sekitar
24 juta tiap triwulan, kata sumber spirit News
Kepala Sekolah SDN No.52
Lerekang M. Hatta, A.Ma saat konfirmasi menampik apa yang ditudingkan
terhadapnya, itu tidak benar ” Kami memberikan Rp 300 ribu karena itu sesuai
dengan yang dia tanda tangani sebagai penerimah” dia juga menyampaikan jumlah guru honornya sebanyak 12 orang namun yang dikasi
masuk di LPJ dan penerima jasa guru hanya 6 orang yang tanda tangan, selama saya jadi kepala sekolah,
biasa 5 orang atau 6 orang tenaga honor yang tanda tangan sebagai penerimah dan
dia tanda tangan Rp. 300 ribu, bukan Rp. 500 ribu, karena kalau dikasi masuk 12
tenaga honor, kami anggap terlalu banyak, lagian juga kalau bawasda datang memeriksa kami tidak
pernah ditegur. Kata M. Hatta, A.Ma saat dihubungi via ponselnya, belum lama
ini
M. Hatta, A.Ma juga menambahkan terkait tidak
transparan dalam merealisasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Siapa
bilang begitu pak’ setiap triwulan kami gunakan dana BOS untuk kebutuhan
sekolah seperti ATK bahkan setiap triwulan itu kami membeli ATK senilai Rp 800
ribu dan pembelian kipas angin, kalkulator, perawatan gedung seperti pengecetan
dan perbaikan kunci lemari dan pintu, bersambung *(Tiro)
