MAKASSAR, SPIRITNEWS.COM.- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap sengketa kepemilikan tiga bidang tanah menjadi kendala pengadaan lahan untuk pembangunan Jembatan Kembar Barombong.
Persoalan tersebut melibatkan sejumlah pihak yang mengeklaim memiliki dasar legalitas berbeda atas tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan.
Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Barombong.
Namun, proses pembebasan lahan belum dapat dilanjutkan karena pemerintah masih harus memastikan status hukum setiap bidang tanah.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah mengarahkan agar pembebasan lahan dipercepat.
Arahan itu untuk menjawab aspirasi dan aduan masyarakat mengenai akses di wilayah tersebut.
“Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan.
Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengeklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Pada Hari Jumat Tanggal 13/11/2026.
Izhar mengatakan pemerintah tidak bisa langsung melakukan pembayaran ganti rugi selama masih ada pihak yang saling mengeklaim kepemilikan tanah.
Berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Makassar, klaim tersebut menggunakan dasar alas hak yang berbeda.
“Warga yang saling klaim pemilik lahan dengan hak alas dan sertifikat.
Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tapi kembali ke warga sendiri yang saling klaim punya legalitas,” kata Izhar.
Persoalan tersebut juga melibatkan gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
Selain itu, terdapat gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.(*).
