JENEPONTO,SPIRITNEWS.COM.- Harga gas LPG subsidi 3 kilogram atau yang biasa disebut tabung melon di sejumlah pangkalan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, diduga dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan temuan di lapangan, harga tabung gas melon tersebut mencapai Rp 21.000 per tabung, sehingga memicu keluhan masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut ditemukan di beberapa kecamatan utamanya di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Tamalatea menjadi lokasi yang menunjukkan adanya dugaan penjualan di atas HET.
Warga mengaku terpaksa membeli dengan harga yang ditetapkan pangkalan karena kebutuhan rumah tangga tidak dapat ditunda.
Padahal, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi 3 kilogram untuk wilayah yang berada dalam radius hingga 60 kilometer dari SPPBE ditetapkan sebesar Rp 18.500 per tabung.
Dengan demikian, apabila pangkalan menjual LPG 3 kilogram seharga Rp 21.000, terdapat selisih sekitar Rp 2.500 di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah, sepanjang wilayah tersebut masuk dalam kategori radius sebagaimana diatur dalam pergub.
Penjualan LPG subsidi di atas HET dinilai berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam memberikan subsidi energi kepada masyarakat yang berhak.
Kondisi ini juga dikhawatirkan mengurangi manfaat subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Koordinator LSM Laki P45 Wilayah Selatan, Andi Sofyan Hakim, melayangkan sorotan tajam terhadap dugaan adanya oknum yang memainkan distribusi maupun harga LPG subsidi di tingkat pangkalan.
Menurutnya, praktik tersebut tidak boleh dibiarkan karena sangat merugikan masyarakat kecil.
Andi Sofyan Hakim meminta Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama instansi terkait segera melakukan inspeksi mendadak terhadap pangkalan-pangkalan yang diduga menjual LPG 3 kilogram di atas HET. Sofyan menilai pengawasan harus diperketat agar subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, ia juga mendesak Satgas pengawasan LPG bersubsidi untuk melakukan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran. Menurutnya, tidak boleh ada pembiaran terhadap oknum yang mengambil keuntungan dari penjualan barang bersubsidi.
"Saya juga berharap adanya transparansi dalam rantai distribusi LPG subsidi, mulai dari agen hingga pangkalan.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk mengetahui penyebab tingginya harga di tingkat pangkalan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan distribusi," katanya, Sabtu (11/7).
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina, Pemerintah Kabupaten Jeneponto maupun instansi terkait mengenai penyebab harga LPG 3 kilogram di sejumlah pangkalan di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Tamalatea mencapai Rp 21.000 per tabung.
Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan agar harga kembali sesuai HET yang berlaku dan distribusi LPG subsidi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
LSM Laki P45 menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi harus dilakukan secara konsisten demi melindungi hak masyarakat.
Organisasi tersebut berharap aparat pengawas dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan HET sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021. (*).
