MAKASSAR SPIRITNEWS.COM.-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo mencatatkan capaian penting dalam aspek pelayanan publik setelah meraih Opini “Baik” pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan resmi yang berlangsung di Aula Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Pada Hari Kamis Tanggal 12/3/2026.
Agenda ini menjadi forum evaluasi tahunan terhadap kualitas pelayanan publik berbagai instansi pemerintah di Sulawesi Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Palopo Jose Quelo hadir secara langsung menerima hasil penilaian yang diberikan Ombudsman RI.
Penilaian tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan lembaga negara untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian layanan.
Secara substantif, penilaian maladministrasi Ombudsman menilai berbagai indikator penting, mulai dari standar pelayanan, akses informasi publik, mekanisme pengaduan masyarakat, hingga konsistensi pelaksanaan prosedur layanan.
Opini “Baik” menunjukkan bahwa praktik pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Palopo dinilai berada pada kategori yang relatif minim risiko maladministrasi.
Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Palopo, Jose Quelo, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi internal dalam membangun tata kelola pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.
“Capaian opini Baik dari Ombudsman RI ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lapas Palopo.
Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang transparan, profesional, dan berintegritas,” ujar Jose Quelo.
Ia juga menekankan bahwa ke depan Lapas Palopo akan memperkuat sistem pengawasan internal, peningkatan standar operasional pelayanan, serta penguatan budaya integritas guna mencegah potensi maladministrasi dalam setiap pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting bahwa reformasi pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan mulai menunjukkan hasil konkret.
Dengan mempertahankan standar pelayanan yang terukur, Lapas Kelas IIA Palopo diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi pemasyarakatan di daerah. (*).
