JAKARTA SPIRITNEWS.COM.- Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikannya kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026, Pada Hari Kamis Tanggal 29/1/2026.
Penegasan Agum Gumelar tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan dan penguatan terhadap posisi konstitusional Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus sebagai landasan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri serta keluarga besar PEPABRI.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi jajaran Polri dalam mempercepat transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri. Dalam sambutannya, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan Polri untuk mendorong transformasi menyeluruh, guna menjawab harapan Presiden dan masyarakat.
Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan, melalui pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi.
Dalam waktu dekat, Polri juga akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.
Kedua, transformasi kultural dan etika profesi, dengan memperkuat pembinaan mental, etika, serta keteladanan pimpinan, guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.
Ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Keempat, modernisasi sarana dan prasarana, melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan sistem pendukung operasional kepolisian.
Kelima, transformasi digital, dengan percepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, serta manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.
Keenam, penguatan fungsi operasional, terutama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum yang berkeadilan, serta peningkatan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus berbenah dan bertransformasi secara berkelanjutan.
“Transformasi Polri adalah proses yang tidak pernah berhenti. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.(*).
