TAKALAR SPIRITNEWS.COM.- Polres Takalar kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dua anggota DPRD Takalar, Israwati dan Sri Reski Ulandari, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan atas dugaan penipuan serta penggelapan uang dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara menurutnya Penetapan status tersangka dilakukan pada Tanggal 22 Oktober 2025, dan keduanya saat ini dititipkan di Polsek Mappakasunggu, untuk proses hukum lebih lanjut.
Kapolres Takalar AKBP Supriadi Rahman, S.I.K., M.M., melalui Kasat Reskrim Polres Takalar AKP Hatta saat dikonfirmasi Via WA membenarkan langkah hukum tersebut. Ia menjelaskan, kedua legislator itu terseret dalam dua kasus berbeda namun dengan modus serupa — penipuan dan penggelapan.
“Israwati, anggota Fraksi Gerindra, diduga menggelapkan uang hasil jual beli sapi sekitar Rp260 juta. Sapi sudah diambil, tapi pembayaran tak pernah dilakukan,” ungkap AKP Hatta, Pada Hari Selasa Tanggal 28/10/2025.
Sementara itu, kasus lain menjerat Sri Reski Ulandari dari fraksi berbeda. Ia bersama mantan suaminya, Herman, diduga menipu korban lewat modus investasi bisnis solar.
“Pelaku menjanjikan keuntungan mingguan. Namun setelah korban mentransfer Rp150 juta ke rekening Sri Reski, keuntungan yang dijanjikan tak pernah ada,” tambahnya.
Herman sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik dan sedang dalam pencarian polisi.
AKP Hatta juga menegaskan bahwa kedua anggota dewan tersebut tidak kooperatif selama penyidikan, bahkan sering datang untuk pemeriksaan pada malam hari di luar jadwal resmi.
“Karena sikap tidak kooperatif itulah, penyidik akhirnya memutuskan melakukan penahanan,” tegasnya.
Penahanan dua wakil rakyat ini langsung menjadi perbincangan hangat masyarakat Takalar. Banyak warga mengapresiasi langkah tegas Polres Takalar sebagai bukti bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa terkecuali.
“Ini bukti nyata bahwa jabatan politik bukan tameng dari hukum,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Publik pun berharap kasus ini ditangani secara transparan dan tanpa intervensi politik, agar menjadi pelajaran berharga bagi pejabat publik lainnya.(*).
