MAKASSAR SPIRITNEWS.COM.- Pertemuan antara aktivis kampus dan Pemerintah Kota Makassar yang diwakili oleh Wali Kota Munafri Arifuddin, bertujuan untuk membahas demonstrasi 29 Agustus yang berujung pada pembakaran kantor DPRD Makassar, digelar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Pada Hari Kamis Tanggal 04/09/2025 malam. Dalam pertemuan ini, Munafri Arifuddin dan pejabat lainnya berdialog dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus, termasuk BEM Unibos, BEM UMI, dan BEM UIN Alauddin.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh pejabat lainnya seperti Plt Kadispora Fadli Wellang, Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim, dan Kasatpol PP Hasanuddin.
Agenda utama pertemuan ini adalah untuk membangun komunikasi dan memahami perspektif masing-masing pihak terkait demonstrasi yang terjadi.
Demonstrasi pada 29 Agustus sendiri dipicu oleh berbagai tuntutan, termasuk reformasi institusi kepolisian, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, demonstrasi ini berubah menjadi ricuh dan menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum, termasuk pembakaran gedung DPRD Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemkot Makassar senantiasa membuka ruang interaksi dengan mahasiswa.
Baik untuk menyalurkan aspirasi, mengasah minat dan bakat, maupun mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh masukan dan pemikiran dari adik-adik mahasiswa.
Karena itu, ruang komunikasi seperti ini harus terus kita jaga, bahkan bisa kita lakukan rutin setiap bulan," tegas Munafri.
Peran mahasiswa sebagai generasi muda dan aset bangsa sangat penting, terutama dalam menjaga idealisme dan gerakan moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Yang paling penting dari pertemuan ini bukan sekadar diskusi, tapi bagaimana hasil tukar pikiran bisa diimplementasikan bersama. Bukan hanya jadi catatan, tetapi harus nyata memberi manfaat bagi masyarakat," jelas Munafri.
Appi juga menekankan pentingnya membangun kesamaan pandangan antara pemerintah dan mahasiswa lintas kampus.
Ia mengakui tidak semua kebijakan pemerintah selalu dianggap baik oleh semua pihak, sehingga ruang dialog harus terbuka sebagai wadah pertukaran pemikiran.
"Dari sudut pandang pemerintah, bisa jadi yang kami anggap baik, belum tentu baik menurut masyarakat atau mahasiswa," tuturnya.
"Karena itu kita harus bertemu, berdiskusi, lalu mencari titik temu. Yang terpenting, hasilnya bisa kita jalankan bersama-sama," lanjutanya.
Lebih jauh, Appi menekankan bahwa ke depan Pemkot Makassar berkomitmen menjaga kondusivitas kota dengan melibatkan mahasiswa sebagai mitra strategis.
"Kami pemerintah Kota Makassar akan hadir. Pertemuan seperti ini harus rutin, supaya kita bisa sama-sama menjaga kota ini tetap aman, kondusif, dan berkembang dengan baik," terang Munafri. Pemerintah Kota Makassar melalui Wali Kota Munafri menyambut positif sikap jernih yang disampaikan para aktivis kampus. Appi menegaskan bahwa pemerintah akan selalu berada di barisan mahasiswa dalam menjaga kondusifitas kota dan memperjuangkan aspirasi rakyat. "Yang paling penting adalah kita sama-sama menjaga Makassar tetap aman, demokratis, dan menjadikan setiap aspirasi mahasiswa sebagai masukan untuk pembangunan. Pemerintah tidak akan menutup diri, dan kami ingin ruang diskusi ini bisa rutin dilakukan," tandas Appi. Sebelum terjadinya pembakaran, Appi ingin menemui mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Namun langkah tersebut dicegah oleh sebagian anggota DPRD, dengan alasan situasi yang tidak kondusif serta demi menjaga keselamatan bersama. Tak hanya itu, tidak juga tidak diketahui, apakah massa yang berdemonstrasi benar berasal dari unsur mahasiswa atau justru kelompok anarko yang menunggangi aksi. Terlebih lagi, aksi yang berujung pada kebakaran gedung tidak menunjukkan adanya instrumen manajemen aksi sebagaimana lazimnya demonstrasi mahasiswa, seperti kehadiran jenderal lapangan, koordinator lapangan, maupun tuntutan yang terstruktur.
Sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus di Kota Makassar menegaskan sikap mereka terkait insiden unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 lalu yang berujung pembakaran Gedung DPRD Makassar dan menelan korban.
Perwakilan Mahasiswa menyampaikan dengan tegas bahwa peristiwa tersebut tidak mencerminkan gerakan mahasiswa yang sesungguhnya.
Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, Muh Alwi Nur, menegaskan gerakan mahasiswa sejatinya lahir dari idealisme dan moral, bukan tindakan brutal.
Ia menegakkan, demonstrasi yang berakhir dengan pembakaran Gedung DPRD itu bukanlah murni dari gerakan mahasiswa.
"Itu adalah tindakan oknum yang merusak nama baik Makassar dan mencederai citra gerakan ideal mahasiswa.
Kota Makassar sejak dulu dikenal sebagai rahim aktivis bangsa, sehingga kejadian ini harus diusut tuntas," tegas Alwi.
Perwakilan dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Ashabul Kahfi, juga menekankan bahwa mahasiswa kampusnya tidak terlibat dalam insiden tersebut.
"Kota Makassar adalah kota demokrasi. Kami selalu terbuka dengan semua kalangan.
Namun perlu ditegaskan, pembakaran di Gedung DPRD bukan berasal dari kami. Saat insiden terjadi, mahasiswa dari kampus kami tidak berada di lokasi," ujarnya.
Muh Hasmi dari BEM Unismuh menyebut adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa.
"Setiap gerakan mahasiswa selalu ada yang mencoba mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari mahasiswa.
Namun jelas, tindakan anarkis dan perusakan itu lebih mencerminkan kelompok anarko yang merusak, bukan gerakan mahasiswa," jelasnya.
Hal serupa ditegaskan perwakilan BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos). Ia menilai insiden pembakaran tidak bisa dilekatkan begitu saja kepada mahasiswa.
"Kami hadir di sini untuk memberikan klarifikasi. Pelaku perusakan dan pembakaran itu bukan mahasiswa. Kami justru mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang membuka ruang dialog bersama mahasiswa agar kebenaran dapat terungkap," tuturnya.(*).
