Foto,Ilustrasi
SpiritNews.com.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 128 miliar kepada Kepolisian daerah Sulsel,untuk pengamanan pilkada serentak 2018. Jumlah itu jauh berkurang dari usulan kepolisian sebesar Rp220 miliar. Dari total Rp128 miliar, Polda Sulsel masih harus membaginya dengan Kodam XIV Hasanuddin Rp6,5 miliar.
Sementara kepastian alokasi anggaran pengamanan pilkada tersebut,tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diteken kedua belah pihak di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (12/1/2018). Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan masing-masing oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Kapolda Irjen Umar Septono.
Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono,pada kesempatan tersebut mengatakan alokasi anggaran untuk pengamanan pilkada yang disetujui memang jauh dari usulan. Padahal, Sulsel masuk zona merah dalam pelaksanaan pilkada. Terlepas dari itu, pihaknya tidak mau mengeluh dan akan mengoptimalkan anggaran tersebut untuk memastikan pilkada berjalan aman dan damai.
Sambungnya menuturkan ini "Kalau masalah ideal, tentu belum ideal karena yang kita ajukan sebesar Rp220 miliar. Tapi, kemampuan pemerintah daerah hanya Rp128 miliar. Ya ini akan digunakan seoptimal mungkin untuk mengamankan pilkada serentak," kata Umar, Jumat lalu.
Dalam pengamanan pilkada, Polda Sulsel sedikitnya mengerahkan 1.600 personel. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pasukan. Umar menyebut semua itu bergantung dinamika dan kondisi di lapangan. Sejauh ini, Umar mengklaim situasi di Sulsel masih sangat kondusif.
Sementara itu, Gubernur Syahrul menyampaikan alokasi anggaran hibah untuk pengamanan pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun 2018. Anggaran itu disebutkan oleh gubernur sebagai anggaran keamanan pilkada, termasuk tambahan personel untuk TNI.
"Ini untuk anggaran keamanan pilkada untuk polisi dan tambahan personel TNI. Dana ini dari APBD, pasti saja tidak mencukupi. Tapi, paling tidak sebagai fasilitas awal," tutup Gubernur Sulsel dua periode tersebut.(*) Sumber berita Warta Ekonomi.com.
Sementara kepastian alokasi anggaran pengamanan pilkada tersebut,tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diteken kedua belah pihak di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (12/1/2018). Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan masing-masing oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Kapolda Irjen Umar Septono.
Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono,pada kesempatan tersebut mengatakan alokasi anggaran untuk pengamanan pilkada yang disetujui memang jauh dari usulan. Padahal, Sulsel masuk zona merah dalam pelaksanaan pilkada. Terlepas dari itu, pihaknya tidak mau mengeluh dan akan mengoptimalkan anggaran tersebut untuk memastikan pilkada berjalan aman dan damai.
Sambungnya menuturkan ini "Kalau masalah ideal, tentu belum ideal karena yang kita ajukan sebesar Rp220 miliar. Tapi, kemampuan pemerintah daerah hanya Rp128 miliar. Ya ini akan digunakan seoptimal mungkin untuk mengamankan pilkada serentak," kata Umar, Jumat lalu.
Dalam pengamanan pilkada, Polda Sulsel sedikitnya mengerahkan 1.600 personel. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pasukan. Umar menyebut semua itu bergantung dinamika dan kondisi di lapangan. Sejauh ini, Umar mengklaim situasi di Sulsel masih sangat kondusif.
Sementara itu, Gubernur Syahrul menyampaikan alokasi anggaran hibah untuk pengamanan pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun 2018. Anggaran itu disebutkan oleh gubernur sebagai anggaran keamanan pilkada, termasuk tambahan personel untuk TNI.
"Ini untuk anggaran keamanan pilkada untuk polisi dan tambahan personel TNI. Dana ini dari APBD, pasti saja tidak mencukupi. Tapi, paling tidak sebagai fasilitas awal," tutup Gubernur Sulsel dua periode tersebut.(*) Sumber berita Warta Ekonomi.com.
