Foto,Panglima TNI Jenderal
Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.
SpiritNews.com.-
TNI dan Polri akan tetap melakukan aksi sweeping terhadap
aktivitas PKI, hal ini terlihat dari komitment kedua instansi tersebut untuk
tetap bekerja sama memberantas PKI.
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa kepolisian
tidak mempermasalahkan jika TNI ikut menangkap orang-orang yang mengenakan
atribut palu dan arit seperti lambang Partai Komunis Indonesia.
“TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut
seperti PKI, lambang palu-arit, dianggapnya tertangkap tangan. Oleh karena itu,
siapa saja yang menangkap tangan boleh melakukan penangkapan,” ujar Badrodin di
Mabes Polri, sebagaimana dilansir kompas, Senin (16/5/2016).
Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan undang-undang yang ada, yaitu
melakukan penindakan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan PKI.
Bahkan Jendral Gatot mengungkapkan bahwa siapa pun yang
melihat adanya pelanggaran, bahkan masyarakat pun, wajib bertindak.
Sebelumnya , Polemik soal sweeping PKI menjadi bahan
pembicaraan publik setelah Presiden Jokowi meminta Panglima Sekretaris Kabinet
(Seskab) Pramono Anung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara
langsung telah memerintahkan kepada Kapori Jenderal Pol Badrodin Haiti dan
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menghentikan sweeping atribut dan
kegiatan yang berkaitan dengan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pramono menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara
demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, sehingga tidak bisa kemudian polisi
dan juga termasuk aparat TNI itu over akting berlebihan melakukan sweeping.
“Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan pada
Panglima TNI pada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan
sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu,” Ujar
Pramono Anung sebagaimana dilansir merdeka, jum’at(13/5/2016).
Menurut Pramono Anung, Presiden Jokowi lebih menyukai
penindakan pelaku penyebaran paham komunis dengan pendekatan hukum dan meminta
TNI Polri tidak perlu over akting berlebihan.
Kejadian terbaru Polisi dan TNI secara paksa membubarkan
acara diskusi dan pemutaran film yang dicurigai sebagai kegiatan berbau PKI.
Seperti pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding
bagian dari propaganda komunisme dan pembubaran acara peringatan Hari Kebebasan
Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta.
Diperjelas pula bahwa TNI dan Kapolri menghentikan aksi
sweeping PKI dengan dalil demokrasi.(*),Sumber
berita FAKTAMEDIA.NET.
