Dubes Indonesia untuk
Jepang, DR. Yusron Ihza Mahendra
SpiritNews.com.- Presiden Jokowi tidak boleh
menganggap remeh sikap Yusron Ihza Mahendra Duta Besar RI untuk Jepang yang
mengunggah komentarnya yang berisi SARA, melalui Twitter miliknya dengan maksud
agar dibaca dan disebarkan oleh Nitizen kepada seluruh warga DKI, khsusnya
pemilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, terkait pencalonan Basuki Tjahja
Purnama alias Ahok dalam pilkada Gubermur DKI Jakarta 2017.
Komentar
Yusron Ihza Mahendra dalam kapasitas sebagai apapun, jelas telah menyalahi
prinsip kemajemukan atau keanekaragaman sebagai ciri khas budaya dan
kepribadian bangsa Indonesia bahkan merupakan peradaban bangsa Indonesia yang
seharusnya dipopulerkan dan dijunjung tinggi oleh siapapun warga negara
Indonesia dimanapun berada, apalagi oleh seorang Duta Besar sebagai wakil
Negara dan Bangsa Indonesia sekaligus wakil pribadi seorang Presiden.
Sebagai
seorang Duta Besar RI di Jepang, sikap Yusron berupa mengunggah komentarnya
yang berisi SARA melalui akun twitter miliknya yaitu @YusronIhza_Mhd, bukanlah
sebuah persoalan biasa yang hanya sekedar melanggar Etika.
Apa yang
dilakukan Yusron Ihza Mahendra jelas secara langsung tidak langsung mencoba
membuka memori publik dan trauma etnis minoritas tertentu pada peristiwa
berdarah pada tahun 1998 yang sangat traumatis dan mengancam keutuhan bangsa.
Ini sudah
masuk kategori melanggar Undang-Undang Tentang Hubungan Luar Negeri yang secara
tegas telah membatasi tugas dan kewajiban seorang Duta Besar, dan Undang-Undang
Tentang HAM.
Ini terjadi
karena isi pesan Yusron Ihza Mahendra,dalam Twitternya itu bersifat
diskriminatif, yang mengarah kepada pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan yang sangat tidak diperkenankan
atau dilarang.
Twitter yang
berisi "SARA" itu disebarkan pada saat Gubernur Basuki Tjahja Purnama
alias Ahok dan Yusril Ihza Mahendra kakak kandung Yusril Ihza Mahendra sedang
menyiapkan diri untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada DKI
2017, yang sama sekali tidak ada sangut pautnya dengan masalah keamanan warga
negara Indonesia di Jepang atau urusan diplomasi Indonesia di Jepang.(*).Sumber berita Tribunners.
