Foto,Ketua Tim Transisi Rini Soemarno
seusai bertemu dengan pimpinan KPK,
pada hari Jumat (26/9/2014),di Gedung
KPK, Jakarta.
SpiritNews.com.- Desakan mundur sebagai Menteri
BUMN Republik Indonesia,(Rini Soemarno) kembali memanas dengan berbagai alasan yang
menjadi pemicu desakan mundur terhadap Rini seperti terekamnya nama Rini dalam
pusaran "Panama Papers" dan aktivitas ilegal yang dilakukan lima WNA
asal China di wilayah Halim,terkait proyek kereta cepat awal pekan lalu.
Kemarin, Rini
mengatakan pengeboran yang dilakukan pekerja PT Kereta Cepat Indonesia China
(KCIC) di lahan TNI AU cuma karena ketidaktahuan tim yang melakukan pengeboran
tersebut.
Rini
mengatakan, pekerja yang melakukan pengecekan tanah atau soil test mengiranya
lahan yang dibor tersebut bukan lahan TNI AU sehingga dipikirnya tidak perlu menggunakan
izin dari pihak TNI.
Sebelumnya,
desakan pengunduran Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN muncul saat ia
disebut-sebut terlibat dalam pelanggaran hukum yang merugikan negara atas
perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) yang
dilakukan secara sepihak oleh mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.
"Cara
kerja Rini sudah tidak sesuai dengan agenda besar Nawa Cita, keterlibatannya
dalam berbagai persoalan nasional bahkan internasional seperti "Panama
Papers" sudah tidak mencerminkan abdi negara yang patuh dan menjunjung
tinggi kehormatan bangsa," tutur Korlap Aliansi Mahasiswa Jabar, Okky
Carresa Ginanjar, Jumat (29/4/2016).
Okky
menegaskan seharusnya Rini legowo mengundurkan diri terlebih posisinya sebagai
pejabat negara yang namanya terkait "Panama Papers"."Seharusnya
dia mundur dari jabatan Menteri BUMN sebagai bentuk tanggung jawab moral
seperti halnya Perdana Menteri Islandia David Gunnlaugsson," kata Okky.
"Jika
Rini tidak mengundurkan diri maka kami akan bergerak meminta Presiden mencopot
secara tidak hormat dan menyuarakannya melalui DPRD Jabar Senin depan, kami
sedang konsolidasi dengan teman-teman mahasiswa untuk turun ke jalan karena
penolakan ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga wibawa
bangsa,"tegasnya.
Okky
mengingatkan pemerintah dan legislatif untuk tidak meloloskan para pelaku
kejahatan dan pengemplang pajak terlebih mereka adalah politisi, pengusaha
hingga pejabat negara yang terekam data Panama Papers.(*).Sumber berita Pos Kupang.com,Bandung.
