SPIRITNEWS.COM.- Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Presiden-RI),pastikan bakal menguatkan hubungan bilateralnya dengan pemerintah Tiongkok menyusul hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Beijing.
Sementara dalam kunjungan kenegaraan Jokowi yang diterima langsung Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, kedua kepala negara tersebut terlibat dalam pembicaraan yang masif mengenai penguatan kerjasama di bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antar masyarakat.
Dengan secara khusus presiden Jokowi mengundang pihak Tiongkok untuk semakin meningkatkan arus investasi langsung di berbagai bidang ke Indonesia. Kedua presiden juga menyentuh isu kawasan (Laut China Selatan) yang menjadi perhatian bersama," tulis laman Sekretaris Kabinet yang dikutip Minggu, (29/3).
Dari sekian yang yang dibahas kedua Kepala Negara,mereka mengutamakan pembahasan kerjasama perdagangan hingga isu kawasan, kedua presiden
juga menyepakati kerjasama bilateral demi mensinergikan gagasan Poros
Maritim Dunia dan inisiatif Jalan Sutera Maritim Abad 21 atau yang
dikenal 21st Century Maritime Silk Road. Gagasan poros maritim
dunia sendiri disepakati guna merealisasikan konektivitas maritim di
kawasan melalui pembangunan infrastruktur.
|
Adapun hasil pertemuan bilateral kedua delegasi pemerintahan itu dituangkan dalam statement Bersama Kemitraan Strategis Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintahan RRT.
Selanjutnya, kedua Kepala Pemerintahan menyaksikan penandatangan 8 (delapan) dokumen kerjasama, yang meliputi:
1. MoU Kerjsama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT;
2. MoU Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN;
3. MoU Antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung;
4. MoU antara Badan SAR Nasional (BASARNAS) RI dengan Menteri Transportasi RRT;
5. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah RI dan RRT untuk pencegahan pajak berganda;
6. MoU antara Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Badan Antariksa Nasional RRT;
7. MoU Kerjasama antara Menteri BUMN dengan China Development Bank Corporation (CDBC)(*).
