-->

SPIRITNEWS BERITANYA: LUGAS, JUJUR DAN DAPAT DIPERCAYA

**** SPIRITNEWS MASKERKU MENYELAMATKANKU DARI PENULARAN VIRUS COVID-19 "AYO KITA SEMUA SELALU CUCI TANGAN PADA AIR YANG MENGALIR, TETAP JAGA JARAK, HINDARI KERUMUNAN, SELALU MEMAKAI MASKER" ****
IPW, Presiden Jokowi, Akan Ajukan Dua Nama Penggati Kapolri  Ke DPR
IPW, Presiden Jokowi, Akan Ajukan Dua Nama Penggati Kapolri  Ke DPR

IPW, Presiden Jokowi, Akan Ajukan Dua Nama Penggati Kapolri Ke DPR

Foto, Iogo Polri

SPIRITNEWS JAKARTA.- Kebijakan Presiden Jokowi sesuai dengan issu-issu terkait siapa calon kapolri pengganti Jendral Idham Azis, semakin meskipun tak ada yang pasti.

Tetapi bila betul Komjen Gatot Eddy Pramono, merupakan Wakapolri sedang Listyo Prabowo Wakapolri, yang terakhir muncul kabar, yang akan diajukan dipaketkan Kapolri dan Wakapori, dinilai sangat tepat.

Sementara issu issu dipaketkan itu adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy sebagai nantinya sebagai Kapolri sedang Wakapolri dipilih Komjen Listyo Prabowo.

Semoga issu terbaru calon Kapolri yang disampaikan oleh Indonesia Police Watch (IPW), bahwa presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah ada dua nama yang diperkirakan dalam pertimbangan menunjuk Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri.

Selain itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, juga menyampaikan gagasan tersebut, sudah mulai menguat di lingkungan istana, kata Neta.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Presiden Jokowi Juga sekaligus menunjuk Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo sebagai Wakapolri untuk menggantikan posisi Komjen Gatot.katanya.

"Saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri, yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," kata Neta dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

Dari pantauan IPW, gagasan tersebut semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR.

Ini setelah Wanjakti Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama nama calon Kapolri kepada Presiden.

"Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021," ungkap dia.>br />
Setelah mendapatkan usulan nama-nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021.

"Di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91.

Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.

Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," jelasnya.

Dengan demikian pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi.

Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023.

Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026.

Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan.

"IPW sendiri melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya.

Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.

Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," bebernya.

Menurutnya, presiden Jokowi harus mampu mengambil keputusan yang tepat mengenai penunjukkan posisi Kapolri tersebut.

"Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," tukasnya.

Hanya Jokowi yang Tahu

Terpisah, anggota Komisi III DPR RI Supriansa Mannahawu yang akan ikut menguji calon Kapolri mengaku belum tahu soal nama pengganti Idham Azis tersebut.

Politisi sekampung Jenderal Idham Azis itu mengaku tidak punya calon Kapolri. Jangankan punya calon Kapolri, mengetahui calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang akan dikirim ke Komisi III DPR RI saja belum dia tahu.

“Tidak ada calonku. Yang ada calonnya hanya Bapak Presiden Jokowi dan Allah SWT yang tahu,” ujar Supriansa Mannahawu. Ketika ditanya siapa bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis, Supriansa Mannahawu menyebut, antara lain, tiga nama jenderal polisi.

“Memang ada beberapa nama jenderal polisi berbintang tiga yang dipandang layak untuk posisi itu (Kapolri, pengganti Jenderal Idham Azis) seperti Komjen Gatot Eddy Pramono, Komjen Boy Rafli Amar, Komjen Listyo Sigit Prabowo, dan lain-lain,” jelas Supriansa Mannahawu.

Politisi asal Soppeng, Sulawesi Selatan, itu mengingatkan bahwa Pengganti Jenderal Idham Azis adalah merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Seperti biasanya, Presiden akan mengirim satu nama calon Kapolri, calon Pengganti Jenderal Idham Azis, ke DPR untuk menjalani fit and proper test di Komisi III. Sesuai undang-undang, presiden akan mempertimbangkan usulan dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) atau Kompolnas,” jelas Supriansa Mannahawu.

Saat menguji Jendral Idham Azis, Oktober 2019, Supriansa Mannahawu mengaku satu kampung dengan Jenderal Idham Azis dan sama-sama berdarah Bugis.

Makanya, ketika itu, Supriansa Mannahawu memberi pesan khusus kepada Jenderal Idham Azis dengan menggunakan Bahasa Bugis.

Meski demikian, Supriansa Mannahawu mengaku tidak punya wewenang untuk menentukan Pengganti Jenderal Idham Azis.

“Presiden tetap yang menentukan, karena itu adalah hak prerogatif seorang presiden. Jadi siapapun yang diusulkan jadi Pengganti Jenderal Idham Azis itu hak presiden,” tegas Supariansa Mannahawu.

Semua bintang 3 masih punya peluang

Sementara Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai, semua pati Polri berbintang tiga memiliki kemampuan menjadi kapolri.

"Saya yakin semua kader kepolisian yang berbintang tiga memiliki kemampuan untuk menjadi kapolri dan wakapolri atau kabareskrim," kata Supriansa saat dihubungi wartawan, Rabu (6/1/2021)

Hal tersebut semua media online dan televisi, radio, serta media cetak jadikan headline terkait pengganti Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri.

Menurutnya, itu sama halnya jika ada kapolda yang tiba-tiba ditunjuk menjadi kabareskrim.

Ia menilai semua nama yang mengemuka memiliki peluang yang sama diusulkan menjadi calon kapolri.

Namun, politikus Partai Golkar itu belum bisa memastikan siapa yang menurutnya bakal diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itulah kelebihan pengkaderan di institusi kepolisian yang selalu siap pakai," ucapnya.

"Saya sendiri belum bisa memastikan siapa nama-nama calon kuat yang banyak beredar itu bakal ditunjuk bapak presiden. Ya kita tunggu saja," imbuhnya.(*)

Baca juga:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.