SPIRITNEWS INDONESIA.- Menteri Ketenagakerjaan(Menaker) Ida Fauziyah, siap menjalankan program subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.
Bantuan subsidi gaji tersebut untuk membantu para pekerja yang tengah berjuang di tengah pandemi covid-19.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mewakili pemerintah menyampaikan telah menyalurkan menyalurkan dana BLT, BPJS ketenagakerjaan hinggaTERMIN II,Tahap V meskipun belum sepenuhnya maksimal,kata Ida.
Lanjut Ida menyampaikan, pihaknya telah berupaya untuk menyelesaikan penyaluran bantuan subsidi gaji BSU Kepada 12,4 juta pekerja/buruh yang terdampak penghasilannya akibat pandemi virus corona (COVID-19).
Kementerian Ketengakerjaan juha menyayangkan karena masih terdapat sejumlah 1,4 juta buruh yang belum mendapatkan dana bantuan tersebut.
Sampai saat ini, pihak Kemnaker akan terlebih dahulu membereskan penyaluran bantuan kepada 12,4 juta pekerja yang terdampak ekonominya.
“Kita terus mempercepat penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah sampai 12,4 juta penerima sehingga bisa segera diterima oleh para pekerja/buruh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," tutur Menaker Ida dikutip Fix Indonesia dari kemnaker.go.id, Selasa 15 Desember 2020.
Pada termin kedua ini penyalurannya telah mencapai 11.023.780 pekerja/buruh. Secara rinci, tahap I pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah mencapai 2.177.915 penerima, tahap II 2.711.358 penerima, tahap III sebanyak 3.146.314 penerima, tahap IV mencapai 2.439.982 penerima, dan tahap V mencapai 548.211 penerima.
Sampai saat ini, data penyalurannya sudah mencapai sebanyak sebelas juta orang dan proses penyaluran masih berjalan hingga nanti mencapai sekitar 12,4 juta penerima," tuturnya.
Menaker akan terlebih dahulu menyelesaikan hal tersebut sebelum melangkah lebih jauh lagi dan memastikan program tersebut tersalurkan secara menyeluruh.
“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK maupun BPKP,” tegas Menaker Ida.
Selain itu terkait termin 3 apakah akan ada atau tidak, yang pasti dalam hal ini Kemnaker akan mengevaluasi terlebih dahulu Bantuan Subsidi Upah BSU,yang sedang berjalan ini guna menyusun program dan langkah selanjutnya.(*/red).
