-->

SPIRITNEWS BERITANYA: LUGAS, JUJUR DAN DAPAT DIPERCAYA

****ONLINE-SPIRIT.COM****DITERBITKAN OLEH: PT. LAZUARDI BUKIT BINTANG NOMOR AHU-0041037.AH.01.TAHUN 2018, PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSERO TERBATAS, DITETAPKAN DI JAKARTA 30 AGUSTUS 2018, NOMOR DAFTAR PESEROAN NOMOR AHU-0113857.AH.01.11. TAHUN 2018 TANGGAL 30 AGUSTUS 2018, * SELALU MENDAHULUKAN CEK DAN RICEK,DENGAN PRINSIP NETRALITAS, AKUNTABEL SERTA TERPERCAYA,DALAM PENYIARAN DENGAN MENULIS SESUAI PAKTA,ITULAH KORAN SPIRITNEWS "JADIKANLAH KORAN SPIRITNEWS DAN ONLINE-SPIRIT.COM,BACAAN SEHARI HARI,SERTA MEDIA PEMBERITAAN SEGALA KEGIATANNYA "****
Aturan Simpel Tanpa Kurangi Akuntabilitas, Presiden Minta Bansos Segera Sampai ke Masyarakat
Aturan Simpel Tanpa Kurangi Akuntabilitas, Presiden Minta Bansos Segera Sampai ke Masyarakat

Aturan Simpel Tanpa Kurangi Akuntabilitas, Presiden Minta Bansos Segera Sampai ke Masyarakat

Foto, Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) 
mengenai Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa, 

JAKARTA, ONLINE-SPIRIT.COM.- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kecepatan yang diinginkan agar bantuan sosial (Bansos) itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problem-nya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, Pada Hari Selasa Tanggal 19/5/2020.


“Ada situasi, situasinya dan situasi yang tidak normal yang bersifat extraordinary. Sekali lagi ini butuh kecepatan,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa, Selasa (19/5).

Oleh sebab itu, Presiden meminta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel.

“Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu, keterbukaan itu sangat diperlukan sekali,” tandas Presiden.

Untuk sistem pencegahan, Presiden sampaikan untuk meminta didampingi dari KPK, dari BPKP, atau dari Kejaksaan.

“Saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” jelas Presiden.

Soal ada data yang tidak sinkron, Presiden meminta ini juga segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul bisa segera mendapatkan.

“Libatkan, saya kira dilibatkan RT, RW, desa, dibuat mekanisme yang lebih terbuka, lebih transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT Desa, yang namanya Bantuan Sosial Tunai/Bansos Tunai, saya kira ini ditunggu oleh masyarakat,” pungkas Presiden. (*/Sumber berita Sekretariat Kabinet).


Baca juga:

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.