SPIRITNEWS.COM INDEPENDEN TERPERCAYA

****ONLINE-SPIRIT.COM****DITERBITKAN OLEH: PT. LAZUARDI BUKIT BINTANG NOMOR AHU-0041037.AH.01.TAHUN 2018, PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSERO TERBATAS, DITETAPKAN DI JAKARTA 30 AGUSTUS 2018, NOMOR DAFTAR PESEROAN NOMOR AHU-0113857.AH.01.11. TAHUN 2018 TANGGAL 30 AGUSTUS 2018, * SELALU MENDAHULUKAN CEK DAN RICEK,DENGAN PRINSIP NETRALITAS, AKUNTABEL SERTA TERPERCAYA,DALAM PENYIARAN DENGAN MENULIS SESUAI PAKTA,ITULAH KORAN SPIRITNEWS "JADIKANLAH KORAN SPIRITNEWS DAN ONLINE-SPIRIT.COM,BACAAN SEHARI HARI,SERTA MEDIA PEMBERITAAN SEGALA KEGIATANNYA "****
Gerindra, Soal Cadar Di Luar ASN Seharusnya Tak Dibatasi.
Gerindra, Soal Cadar Di Luar ASN Seharusnya Tak Dibatasi.

Gerindra, Soal Cadar Di Luar ASN Seharusnya Tak Dibatasi.

Foto, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra,
 saat memberikan keterangan pers, Jakarta, Jumat 1 November 2019.

Jakarta,SpiritNews.com.- Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra, , menanggapi polemik larangan cadar, ia menilai kalau di luar aparatur sipil negara (ASN) seharusnya tak dibatasi.

Sementara menurutya, kalau ASN kan sudah ada aturan mengenai seragam, ketentuan mengenai atribut dalam pekerjaan. Jadi kalau di luar itu kan terserah kepada individu, kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 1 November 2019.

Selain itu disampaikan pula bahwa ketika sudah ada aturannya maka wajib mengikuti aturan yang sudah ada, sehingga bisa tertib, katanya.

Lebih lanjut dia juga mengungkapkan  dengan mengatakan bahwa kalau tahu kan dia tamu namanya juga, tamu jangan dibatasi dong pakaiannya. Sepanjang rapi, boleh dong, ujar Dasco.

Sambungnya mengatakan bahwa adapun untuk prosedur pengamanan, menurutnya, harus tetap dilalui. Misalnya melewati metal detector tetap diperiksa seperti biasa.

Dimana dia juga menuturkan bahwa sesuai dengan prosedur pengamanan tetap harus dilalui. Bahwa dia ada detektor, ada pemeriksaan-pemeriksaan yang itu biasa kan itu tutur Dasco.

Tetapi sebelumnya dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan akan mengkaji pelarangan penggunaan niqab dalam lingkungan instansi pemerintahan.

Sambung dia mengungkapkan bahwa ada kemungkinan aturan ini akan direkomendasikan Kemenag atas dasar situasi dan alasan keamanan yang ada.

Fahrul menambahkan bahwa memang bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto, katanya. (*). Sumber berita vivanews.

Baca juga:

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.