-->

SPIRITNEWS BERITANYA: LUGAS, JUJUR DAN DAPAT DIPERCAYA

**** SPIRITNEWS "AYO KITA IKUT VAKSINASI AGAR TUBUH KITA SEMAKIN KEBAL DARI SEGALA PENYAKIT, "AYO KITA SEMUA TETAP TAAT PROKES, DENGAN SELALU MEMAKAI MASKER, SELALU MENCUCI TANGAN PADA AIR YANG MENGALIR, TETAP MENJAGA JARAK DENGAN MENGHINDARI KERUMUNAN, " ****
INILAH, Kado Hukum Akhir Tahun Kejari Maros Diberikan Pada Kepala Desa Bonto Manurung Kab Maros
INILAH, Kado Hukum Akhir Tahun Kejari Maros Diberikan Pada Kepala Desa Bonto Manurung Kab Maros

INILAH, Kado Hukum Akhir Tahun Kejari Maros Diberikan Pada Kepala Desa Bonto Manurung Kab Maros

Foto.- Kepala Desa Bonto manurung, Kecamatan Tompobulu Maros SN (Rumpi Orange) digiring ke Lapas Kelas II B, Kab Maros, oleh penyidik Kejaksaan Negri Maros, Pada Hari Selasa 28/12/2021.

SPIRITNEWS MAROS.- Kepala Kejaksaan Negeri Maros, mengeluarkan Surat Penahanan Tersangka (Kado Hukum Akhir Tahun 2021 Kejari Maros) Nomor : PRINT 317/P.4.16/Fd.1/12/2021, Korupsi Anggaran Desa 1,4 Milyar, dilakukan Seorang oknum Kepala Desa Bonto manurung Kecamatan Tompobulu Maros, inisial SN,28/12/ 2021.

Kejari Maros menitip tersangka Korupsi Anggaran Desa (ADD) SN di Lapas Kelas II B Maros, dalam perkara dugaan pidana korupsi 1,4 Milyar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bontomanurung Kecamatan Tompobulu TA. 2019 – 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Suroto, menyatakan akibat perbuatan tersangka berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp1.408.181.581,06,-, dan Kejaksaan Negeri Maros melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, sejak beberapa bulan lalu.

Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Negeri Maros, Raka Buntasin Pajongko, kepada Awak Media, menjelaskan Tersangka SN, ancaman hukuman Pidana, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(*/Sumber berita, Gemanews.id).

Baca juga:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.