Foto, Kepala Disnakertrans sulsel, Andi Darmawan Bintang, angka pekerja yang dirumahkan atau di PHK akibat dari pendemi ini dipastikan akan terus bertambah, Pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020.
MAKASSAR, SPIRITNEWS. COM.- Lonjakan angka pengangguran di Sulawesi Selatan karena dampak Pendemi Covid-19 terus bertambah setiap harinya, menyusul pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah.
Sementara menurutnya, Pemerintah provinsi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans Sulsel) mencatat angka pekerja yang dirumahkan dan PHK mencapai 14.504 orang dari 1.106 perusahaan yang terimbas, dimana kebanyakan dari sektor perdagangan, industri dan pariwisata.
Kepala Disnakertrans sulsel, Andi Darmawan Bintang mengaku, angka pekerja yang dirumahkan atau di PHK akibat dari pendemi ini dipastikan akan terus bertambah, katanya Pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020.
"Saat ini ada sekitar 14.504 orang pekerja yang dirumahkan atau di PHK. Ini dipastikan akan terus terjadi apabila masa sulit ini tidak segera berakhir, ungkap Darmawan belum lama ini.
Andi Darmawan Bintang, menyebutkan data tersebut berasal dari 16 kabupaten/kota diantaranya, Makassar, Gowa, Takalar, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, dan Pangkep. Ada juga Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara.
"Dari data jumlah pekerja yang dirumahkan atau di PHK di Makassar yang paling tinggi. Sekitar 9.243 pekerja yang dirumahkan, disusul Tana Toraja dan Sinjai," kata Wawan sapaan akrabnya.
Lebih jauh Ia mengaku, Pemprov Sulsel tidak bisa berbuat banyak untuk menekan angka ini karena saat ini lebih fokus pada penanganan kesehatan dan jaring pengamanan sosial, dan hanya mengandalkan program pusat yaitu kartu prakerja, "Pemprov Sulsel belum bisa berbuat banyak karena sekarang fokus ke penanganan kesehatan dan jaring pengamanan sosial.
Sehingga kita hanya maksimalkan kartu prakerja dimana Sulsel dijatah158 ribu pekerja yang terdampak Covid-19 dan semua bisa mendaftar sepanjang memenuhi syarat. Karena ini domainnya di pusat, semua juknis diatur kementerian,"Tutupnya, (*/ Sumber berita Kominfo Sulsel).
