-->

SPIRITNEWS BERITANYA: LUGAS, JUJUR DAN DAPAT DIPERCAYA

**** SPIRITNEWS "AYO KITA MEMILIH PEMIMPIN YANG PEDULI KEPENTINGAN RAKYAT DAN YANG MENGUTAMAKAN KEBUTUHAN RAKYAT , " ****
Anggota DPRD Makassar Melihat Implementasi PSBB Jilid I Tak Efektif
Anggota DPRD Makassar Melihat Implementasi PSBB Jilid I Tak Efektif

Anggota DPRD Makassar Melihat Implementasi PSBB Jilid I Tak Efektif

Foto, Nunung Dasniar, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar.

MAKASSAR. SPIRITNEWS.COM.- Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Hj. Nunung Dasniar menilai, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar berjalan tidak efektif.

Menurutnya meski penerapannya masih tersisa satu hari lagi, namun politisi perempuan partai Gerindra ini menilai sejak PSBB diberlakukan, Pemkot Makassar tidak mampu mensosialisasikan dengan baik sehingga banyak warga bahkan pengusaha yang tidak disiplin menjalani PSBB.

“Semrawutnya pendataan dan distribusi bantuan sosial membuat masyarakat merasa tidak terjamin hidupnya selama tinggal di rumah, sehingga lebih memilih tetap keluar rumah,” kata Nunung Dasniar, Rabu (5/5/2020).

Tak hanya itu, politisi partai besutan Prabowo Subianto ini menuding, sejak pemberlakuan PSBB, pemerintah kota Makassar terkesan ingin jalan sendiri tanpa melibatkan unsur lain.

“Pandemi ini harusnya kan dihadapi bersama, semua unsur harus memiliki kesadaran untuk bergerak bersama melawan wabah ini, tapi pemerintah gagal membangun kesadaran ini,” terangnya.

Hal senanda dikatakan anggota komisi A Ray Suryadi Arsyad menegaskan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar gagal.

“PSBB itu gagal. Yang pertama, data penerima bantuan warga yang terdampak Covid-19 yang diberikan dan dikelolah ternyata belum selesai sampai sekarang, yang seharusnya sebelum diberlakukan PSBB bentuk dulu data perencanaan teknis dan mekanismenya harus selesai sebelum diterapkan,” tegas Ray saat ditemui di Gedung DPRD Makassar, Senin (4/5/2020).

Legislator Demokrat itu menjelaskan, indikator kedua gagalnya PSBB di Makassar yaitu sekarang masyarakat sudah keluar rumah karena tidak ada jaminan hidup kepada mereka. Pemerintah tidak mampu hadir secara maskimal kepada mereka.

“Masyarakat diminta untuk kita tetap di rumah saja, tetapi tidak diberikan makan, bagaimana mungkin bisa mereka makan.

Sedangkan banyak masyarakat yang pendapatannya harus keluar rumah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa hidup,” tambahnya.

“Sekarang ini kita menutup pekerjaan mereka, banyak sekali teman-teman kita yang di PHK, yang dirumahkan dan sampai saat ini belum mendapatkan suplai subsidi dari pemerintah untuk mereka melanjutkan hidup bersama keluarga,” tambahnya lagi.

Sementara itu, pendapat lain dikemukakan yang juga anggota komisi A, Anton Paul Goni. Ia menilai penerapan PSBB ini tidak tepat sasaran lantaran sejak diberlakukan hingga saat ini terlihat warga masih tetap keluar rumah. Hal ini dikarenakan pemerintah kota Makassar tidak mampu hadir memberi rasa nyaman terhadap warga yang terdampak covid 19.

Salah satunya, pendistribusian Sembako yang sampai hari ini masih menjadi masalah lantaran pembagiannya yang lambat dan tidak merata.

“Ya, kalau dengan begini, lebih baik jangan diperpanjang, mundur selangkah untuk persiapan hal-hal yang diperlukan seperti yang diterapkan di Kabupaten Gowa.

Harusnya distribusikan dulu sembako secara merata baru melaksanakan PSBB dengan begitu masyarakat pasti akan patuh,” demikian, Anton Paul Goni. (*/Sumber berita Medsos Info Sulsel).

Baca juga:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.