-->

SPIRITNEWS BERITANYA: LUGAS, JUJUR DAN DAPAT DIPERCAYA

**** SPIRITNEWS MASKERKU MENYELAMATKANKU DARI PENULARAN VIRUS COVID-19 "AYO KITA SEMUA SELALU CUCI TANGAN PADA AIR YANG MENGALIR, TETAP JAGA JARAK, HINDARI KERUMUNAN, SELALU MEMAKAI MASKER" ****
Kabid Humas Ingatkan, Dept Colector Bisa Dipidanakan Kalau Menarik Paksa Kendaraan Nasabah
Kabid Humas Ingatkan, Dept Colector Bisa Dipidanakan Kalau Menarik Paksa Kendaraan Nasabah

Kabid Humas Ingatkan, Dept Colector Bisa Dipidanakan Kalau Menarik Paksa Kendaraan Nasabah

Foto, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan
tindakan arogansi para penagih utang kini bisa dipidana dan masyarakat yang merasa
menjadi korban bisa segera menghubungi pihak kepolisian terdekat.


SPIRITNES BANTEN.- Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengingatkan kepada para pelaku penagih utang (debt collector) dari pihak leasing terhadap nasabah/konsumen yang menunggak pembayaran sepeda motor atau mobil, untuk tidak melakukan tarik secara paksa dan disertai kekerasan.

Dirkrimsus Polda Banten melalui Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan tindakan arogansi para penagih utang kini bisa dipidana dan masyarakat yang merasa menjadi korban bisa segera menghubungi pihak kepolisian dan pihak kepolisian akan melakukan penindakan terhadap penagih utang tersebut, jika melakukan kekerasan atau praktik-praktik premanisme.

Pada kesempatan tersebut, ditegaskan Kabid Humas Polda Banten bahwa Debt collector (penagih utang) itu bisa dipidana kalau menarik sepeda motor atau mobil nasabah secara paksa, katanya.

Selain itu, menurut Edy , jika penagih utang sudah melakukan kekerasan, maka dapat dijerat dengan pasal tindak pidana,sebab yang berhak melakukan penyitaan/menarik kenderaan itu adalah aparat penegak hukum.

“Sedangkan pihak kreditur atau leasing, penagih utang tidak boleh mengambil sepeda motor, mobil atau rumah, maupun alat-alat elektronik rumah tangga semaunya sendiri,” ujarnya.

Edy menegaskan berdasarkan aturan baru, penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

“Artinya, kasus nasabah akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan nasabah tersebut,” jelasnya.

Edy mengungkapkan, kendaraan nasabah akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit nasabah ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada nasabah.

“Tindakan pihak leasing melalui penagih utang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah, merupakan tindak pidana pencurian. Dan jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana perampasan,” tegasnya.(*/Sumber berita DimensiNews.co.id).

Baca juga:

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.