-->

SPIRITNEWS BERITANYA: LUGAS, JUJUR DAN DAPAT DIPERCAYA

****ONLINE-SPIRIT.COM****DITERBITKAN OLEH: PT. LAZUARDI BUKIT BINTANG NOMOR AHU-0041037.AH.01.TAHUN 2018, PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSERO TERBATAS, DITETAPKAN DI JAKARTA 30 AGUSTUS 2018, NOMOR DAFTAR PESEROAN NOMOR AHU-0113857.AH.01.11. TAHUN 2018 TANGGAL 30 AGUSTUS 2018, * SELALU MENDAHULUKAN CEK DAN RICEK,DENGAN PRINSIP NETRALITAS, AKUNTABEL SERTA TERPERCAYA,DALAM PENYIARAN DENGAN MENULIS SESUAI PAKTA,ITULAH KORAN SPIRITNEWS "JADIKANLAH KORAN SPIRITNEWS DAN ONLINE-SPIRIT.COM,BACAAN SEHARI HARI,SERTA MEDIA PEMBERITAAN SEGALA KEGIATANNYA "****
Kabid Humas Polda Sulsel : Dugaan Kasus Penganiayaan  oleh Anggota Legislator di Bone, Polisi Tunggu Izin Kemendagri
Kabid Humas Polda Sulsel : Dugaan Kasus Penganiayaan  oleh Anggota Legislator di Bone, Polisi Tunggu Izin Kemendagri

Kabid Humas Polda Sulsel : Dugaan Kasus Penganiayaan oleh Anggota Legislator di Bone, Polisi Tunggu Izin Kemendagri

Foto, Kabid Humas Polda Sulsel, Dugaan Kasus Penganiayaan  oleh Anggota Legislator di Bone, Polisi Tunggu Izin Kemendagri, Pada Hari Kamis 25/01.

Makassar, SpiritNews. com.- Jajaran Sat Reskrim Polres Bone dalam waktu dekat akan melaksanakan gelar perkara  terkait kasus dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan Oknum Anggota DPRD Sulsel terhadap pengawas pertandingan Legislator Cup Bone.

Seperti yang diberitakan sebelumnya HM Anggota DPRD Sulsel ini dilaporkan ke Polres Bone atas dugaan penganiayaan. Dengan mencekik leher pengawas pertandingan Legislator Cup Bone, Ficky Warlang, lantaran kesal karena wasit dinilai terlalu memihak sebelah.

Terkait hal itu,  Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo juga menyampaikan bahwa Polres Bone belum memeriksa oknum anggota DPRD Bone  tersebut,  karena masih menunggu Izin dari  Kemendagri sesuai ketentuan di UU MD3 yang baru yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2018 tentang MD3

 “Jika penyidik ingin memeriksa anggota DPR harus minta izin ke Presiden, sedangkan Anggota DPRD di provinsi kabupaten/kota,  pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri," kata Kombes Pol Ibrahim Tomo, Kamis (23/01/2020). (*/Humas Polda Sulsel).

Baca juga:

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.