-->

SPIRITNEWS BERITANYA: LUGAS, JUJUR DAN DAPAT DIPERCAYA

****ONLINE-SPIRIT.COM****DITERBITKAN OLEH: PT. LAZUARDI BUKIT BINTANG NOMOR AHU-0041037.AH.01.TAHUN 2018, PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSERO TERBATAS, DITETAPKAN DI JAKARTA 30 AGUSTUS 2018, NOMOR DAFTAR PESEROAN NOMOR AHU-0113857.AH.01.11. TAHUN 2018 TANGGAL 30 AGUSTUS 2018, * SELALU MENDAHULUKAN CEK DAN RICEK,DENGAN PRINSIP NETRALITAS, AKUNTABEL SERTA TERPERCAYA,DALAM PENYIARAN DENGAN MENULIS SESUAI PAKTA,ITULAH KORAN SPIRITNEWS "JADIKANLAH KORAN SPIRITNEWS DAN ONLINE-SPIRIT.COM,BACAAN SEHARI HARI,SERTA MEDIA PEMBERITAAN SEGALA KEGIATANNYA "****
Hasil Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), Inilah 12 Modus Korupsi Dana Desa
Hasil Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), Inilah 12 Modus Korupsi Dana Desa

Hasil Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), Inilah 12 Modus Korupsi Dana Desa

Foto, Ilustrasi spiritnews.com.

SpiritNews. com.- Jakarta - Sesuai dengan hasil penelitian ICW mengungkapkan bahwa ada 12 modus korupsi dana desa, yaitu rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mengklaim pembiayaan bangunan fisik dari sumber lain bersumber dari dana desa, meminjam dana desa untuk kepentingan pribadi, pungutan atau potongan oleh oknum pejabat, penggelembungan pembayaran honorarium dan alat tulis kantor, pungutan pajak/retribusi desa yang tidak disetorkan ke kantor pajak, privatisasi inventaris desa, alokasi untuk kepentingan perangkat desa, kongkalikong proyek dan proyek-proyek fiktif.

Singkatnya, modus-modus itu meliputi proses perencanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, dan pelaksaan pengelolaan dana desa tersebut.

Para Kepala Desa seluruh Indonesia harus taat pada Peraturan- Peraturan desa karena dana desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Contohnya Korupsi dana desa di Kebumen terkuak gara-gara aspal, begitulah judul artikel yang termuat pada salah satu laman media daring, "Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis setidaknya sudah 900 kepala desa berperkara dengan hukum karena dana desa hingga akhir 2017 lalu".

Kebanyakan perkara level desa memang terjadi pada wilayah yang berurusan dengan lembaga anti-rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 102 Kepala Desa telah menyandang jabatan baru sebagai tersangka korupsi, sesuai hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW)  . (*).

Baca juga:

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.