Foto, Presiden RI Jokowi bersama Bupati Pangkep H Syamsuddin A Hamid
seusai penyerahaan sertifikat pada warga pangkep.
SpiritNews. com.- Kepala Negara (Presiden) Republik Indonesia Joko Widodo membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga sulawesi selatan yang dipusatkan di Lapangan Andi Makkasau Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. senin (5/7/2018).
Sementara sebanyak 150 sertifikat tanah gratis juga diserahkan untuk masyarakat Pangkajene dan kepulauan (Pangkep) yang diterima langsung oleh Bupati Pangkep H. Syamsudin Hamid, SE.
Berdasarkan pemantauan awak media ini, acara penyerahan sertifikat di hadiri sekitar 200-800 perwakilan dari 11 kabupaten se sulwesi selatan dan kabupaten pangkep diwakili oleh Sertifikat gratis tersebut diterima langsung Bupati Pangkep, H Syamsuddin A Hamid SE didampingi Kejari dan Ketua DPRD Pangkep.
H Syamsuddin A Hamid SE usai menerima sertifikat gratis tersebut menuturkan, program ini merupakan hal yang menggembirakan karena memang banyak warga yang mendambakannya.
”Program sertifikat gratis merupakan hal yang didambakan, banyak warga menantikannya. Oleh karena itu kami bersyukur dan menyambut gembira program Pak Jokowi ini,”ujar Syamsudin Bupati Pangkep tersebut..
Saat memberikan sambutannya, Jokowi sekali lagi menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat utamanya dalam hal pertanahan. Ia menyebut, saat ini pemerintah akan terus mengupayakan percepatan sertifikasi bagi tanah yang dimiliki masyarakat. Sebab, sampai dengan 2015 lalu, tercatat sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertifikat.
"Dulunya, setiap tahun hanya kurang lebih 500-600 ribu sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia. Artinya, kalau dihitung, kita harus menunggu 160 tahun lagi semua bidang tanah itu tersertifikasi. Mau menunggu 160 tahun?" tanya dia.
Sementara itu Joko widodo presiden RI ketujuh ini menekankan pentingnya memiliki sertifikat tanah. Sebab, dalam setiap kunjungannya ke daerah, dia selalu mendapat aduan mengenai sengketa tanah.
"Kenapa sertifikat ini kita percepat dan kita segerakan ke masyarakat? Karena setiap saya ke daerah, ke desa masuk kampung selalu persoalannya sengketa lahan, di mana-mana ada sengketa lahan. Dari total seluruh tanah air harusnya ada 126 juta bidang yang harus disertifikatkan. Tapi akhir 2017 baru 65 juta, separuh saja belum ada, masih kurang 80 juta," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, ribuan sengketa terjadi setiap tahun. Baik warga dengan warga, warga dengan pemerintah, pengusaha dengan pemerintah, maupun warga dengan pengusaha.
"Kalau sudah pegang sertifikat kan enak, ga bisa apa-apa orang lain," ujar Jokowi
Pada kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan sejumlah hal pada warga. Pertama, sertifikat yang telah dibagikan dimasukkan ke dalam plastik agar tidak mudah rusak. Kedua, sertifikat tersebut agar di-fotocopy, sehingga jika hilang dapat dengan mudah diurus kembali di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketiga, sertifikat ini dapat dijadikan jaminan untuk mendapat modal usaha di bank.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil pada kesempatan itu melaporkan bahwa pembagian sertifikat yang dipusatkan di Kota Pare-Pare itu berjumlah tiga ribu penerima. Akan tetapi, katanya, yang dibagikan pada Senin ini lima ribu sertifikat. Hadir di tempat itu, masing-masing perwakilan 200-800 penerima dari 11 kabupaten kota se-Sulsel.
Sofyan menyebutkan, di Sulsel ada 6,8 juta bidang tanah, namun baru 2,1 juta yang tersertifikasi dan saat ini masih ada 4,7 juta bidang lagi yang belum disertifikatkan. (*).
Sementara sebanyak 150 sertifikat tanah gratis juga diserahkan untuk masyarakat Pangkajene dan kepulauan (Pangkep) yang diterima langsung oleh Bupati Pangkep H. Syamsudin Hamid, SE.
Berdasarkan pemantauan awak media ini, acara penyerahan sertifikat di hadiri sekitar 200-800 perwakilan dari 11 kabupaten se sulwesi selatan dan kabupaten pangkep diwakili oleh Sertifikat gratis tersebut diterima langsung Bupati Pangkep, H Syamsuddin A Hamid SE didampingi Kejari dan Ketua DPRD Pangkep.
H Syamsuddin A Hamid SE usai menerima sertifikat gratis tersebut menuturkan, program ini merupakan hal yang menggembirakan karena memang banyak warga yang mendambakannya.
”Program sertifikat gratis merupakan hal yang didambakan, banyak warga menantikannya. Oleh karena itu kami bersyukur dan menyambut gembira program Pak Jokowi ini,”ujar Syamsudin Bupati Pangkep tersebut..
Saat memberikan sambutannya, Jokowi sekali lagi menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat utamanya dalam hal pertanahan. Ia menyebut, saat ini pemerintah akan terus mengupayakan percepatan sertifikasi bagi tanah yang dimiliki masyarakat. Sebab, sampai dengan 2015 lalu, tercatat sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertifikat.
"Dulunya, setiap tahun hanya kurang lebih 500-600 ribu sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia. Artinya, kalau dihitung, kita harus menunggu 160 tahun lagi semua bidang tanah itu tersertifikasi. Mau menunggu 160 tahun?" tanya dia.
Sementara itu Joko widodo presiden RI ketujuh ini menekankan pentingnya memiliki sertifikat tanah. Sebab, dalam setiap kunjungannya ke daerah, dia selalu mendapat aduan mengenai sengketa tanah.
"Kenapa sertifikat ini kita percepat dan kita segerakan ke masyarakat? Karena setiap saya ke daerah, ke desa masuk kampung selalu persoalannya sengketa lahan, di mana-mana ada sengketa lahan. Dari total seluruh tanah air harusnya ada 126 juta bidang yang harus disertifikatkan. Tapi akhir 2017 baru 65 juta, separuh saja belum ada, masih kurang 80 juta," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, ribuan sengketa terjadi setiap tahun. Baik warga dengan warga, warga dengan pemerintah, pengusaha dengan pemerintah, maupun warga dengan pengusaha.
"Kalau sudah pegang sertifikat kan enak, ga bisa apa-apa orang lain," ujar Jokowi
Pada kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan sejumlah hal pada warga. Pertama, sertifikat yang telah dibagikan dimasukkan ke dalam plastik agar tidak mudah rusak. Kedua, sertifikat tersebut agar di-fotocopy, sehingga jika hilang dapat dengan mudah diurus kembali di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketiga, sertifikat ini dapat dijadikan jaminan untuk mendapat modal usaha di bank.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil pada kesempatan itu melaporkan bahwa pembagian sertifikat yang dipusatkan di Kota Pare-Pare itu berjumlah tiga ribu penerima. Akan tetapi, katanya, yang dibagikan pada Senin ini lima ribu sertifikat. Hadir di tempat itu, masing-masing perwakilan 200-800 penerima dari 11 kabupaten kota se-Sulsel.
Sofyan menyebutkan, di Sulsel ada 6,8 juta bidang tanah, namun baru 2,1 juta yang tersertifikasi dan saat ini masih ada 4,7 juta bidang lagi yang belum disertifikatkan. (*).
